Info Bisnis

JAKARTA, - Menteri Koperasi dan UKM (KUKM), Sjarifuddin Hasan, mengharapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menjadi jalan keluar bagi KUKM dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). "Besar harapan kami penyaluran KUR dapat membantu pegiat koperasi dan pelaku KUKM agar siap menghadapi era persaingan bebas," kata Sjarif Hasan, di Jakarta, Kamis (25/2/2010) malam.

Saya harap dana sekitar Rp 20 triliun tiap tahunnya.

Ia memperkirakan tidak lama lagi banyak produk China akan membanjiri pasar Indonesia sebagai akibat telah diberlakukannya ACFTA sejak 1 Januari 2010.

Banyaknya produk China di pasar Indonesia juga diperkirakan akan mengimbas dan memberikan dampak negatif termasuk bagi pelaku KUKM di Tanah Air. "Oleh karena itu, saya harap dengan adanya KUR pelaku KUKM dapat lebih mudah mengakses modal agar mereka mampu menutup kelemahan dalam bersaing dengan produk China khususnya," katanya.

Apalagi sampai sejauh ini, modal menjadi salah satu hambatan kemajuan sektor KUKM. Dengan adanya KUR, pihaknya berharap KUKM dapat meningkatkan daya saing termasuk dalam kualitas produk dan SDM.

Sjarif menambahkan, saat ini KUR menjadi salah satu instrumen yang paling diandalkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang pada 2014 ditargetkan turun menjadi sekitar 8-10 persen. "Saya harap dana sekitar Rp 20 triliun tiap tahunnya selama lima tahun ke depan dapat kita deliver kepada rakyat melalui KUR," katanya.

Pihaknya bersama pemangku kepentingan yang lain, telah sepakat melakukan relaksasi untuk mempermudah pelaku KUKM mengakses KUR. Bagi kredit mikro di bawah Rp 5 juta tidak dipersyaratkan agunan dan BI checking serta bagi calon debitur yang memiliki kredit konsumtif tetap dimungkinkan mengakses KUR.

Penyaluran KUR sejak Januari 2008 sampai Januari 2010 mencapai Rp 17,542 triliun melayani 2,4 juta debitur dengan rata-rata kredit Rp 7,24 juta/orang.

Sumber : Kompas.com